Iklan

Peraturan Pajak Bagi Pedagang Online, Pebisnis ECommerce, dan Sosial Media

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan aturan cara membayar pajak terkait kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Namun, pemerintah tidaklah menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. 

“Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku ecommerce,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers Ditjen Pajak, Jumat (11/1/2019).

Ketentuan ini mengatur kewajiban perusahaan penyedia platform marketplace seperti Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain itu, pelaku bisnis overthe-top di bidang transportasi juga dikategorikan sebagai platform marketplace. Aturan yang mulai akan berlaku efektif pada 1 April 2019 ini juga memperjelas kewajiban perpajakan bagi para pedagang/toko online dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace.

Poin-poin penting aturan pajak e-commerce:

1. Kewajiban penyedia platform marketplace.

  • Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.
  • Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri.
  • Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

2. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace.

  • Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.
  • Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.
  • Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.
  • Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bagi e-commerce di luar Platform marketplace. Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Selamat berbisnis online yang taat pajak.

 

Iklan

Anda punya masukan, informasi atau komentar? Sampaikan di sini..

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: