Teman-teman Presiden SBY Banyak yang Tertipu Investasi Bisnis

Penipuan investasi bisnis bisa menimpa siapa saja, termasuk kalangan pejabat negara dan penggiat bisnis berpengalaman sekalipun. Presiden SBY pun mengakui bahwa banyak teman-temannya, kalangan yang seharusnya paham tentang investasi bisnis, justru menjadi korban penipuan. Penyebabnya terutama dipicu oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tanpa mempelajari dengan seksama tawaran bisnis yang ada.

Pengakuan presiden SBY ini mengemuka saat memberikan sambutan dalam rangka peluncuran cetak biru strategi nasional literasi keuangan di Jakarta Convention Centre, Selasa (19/11).

“Masyarakat kita masih ada yang tertipu atau ditipu oleh yang menawarkan jasa keuangan yang tidak benar. Teman-teman saya yang harusnya mengerti betul jasa keuangan, juga ikut tertipu,” kata SBY diiringi tawa hadirin. Akibatnya pertumbuhan industri jasa keuangan melambat. Tingat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyedia jasa keuangan dan investasi masih turun naik. Sebagian masyarakat menjadi super hati-hati karena takut tertipu. “Mereka takut dan tidak tahu bagaimana mendapat akses jasa keuangan,” ujar Presiden. Presiden SBY juga menekankan bahwa banyak masyarakat yang punya peluang untuk maju dan hidup sejahtera dalam menggunakan jasa keuangan, tapi tidak tahu caranya.
Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berpotensi melakukan penipuan. Para penipu paham benar karakteristik manusia yang selau menginginkan laba dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Aneka rupa dan modus penipuan bisnis masih marak di masyarakat dan tidak terdeteksi dengan cepat oleh para pengawas keuangan maupun penegak hukum.

Hal ini diaminkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad. Jika tingkat literasi keuangan diukur dari kepemilikan akses ke perbankan (memiliki tabungan), maka tingkat literasi masyarakat Indonesia memang masih sangat memprihatinan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akses masyarakat terhadap industri keuangan di Indonesia masih di kisaran 20%, jauh lebih rendah dibanding Filipina yang mencapai 27%, Malaysia 66%, Thailand 73%, dan Singapura 98%. Dengan melihat angka ini, maka tidaklah mengherankan bila masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang rendah terhadap produk-produk investasi yang sehat dan lebih aman.

Karena itu, presiden mengharapkan agar mekanisme pengawasan jasa keuangan di negeri ini ditingkatkan. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan pendidikan keuangan dan investasi bagi kalangan masyarakat umum.

OJK siap mendidik masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan jasa keuangan (literasi keuangan) OJK meluncurkan program berupa Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Muliaman menyebutkan, ada 3 pilar utama dalam pelaksanaan program literasi ini, yaitu:

1. Edukasi dan kampanye literasi
Kampanye ini dilakukan dengan menyasar ibu rumah tangga, calon dan tenaga kerja Indonesia, pelajar, mahasiswa, majelis taklim, pesantren, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Penguatan infrastruktur
Hal ini dilakukan dengan survei reguler, layanan terintegrasi pengaduan dan informasi. OJK juga menyediakan sarana seperti situs/website, mobil keuangan (SIMON) yang akan beroperasi di Indonesia dan daerah-daerah yang sulit mendapat akses informasi.

3. Pengembangan produk dan layanan jasa keuangan
Langkah ini dilakukan dengan mengembangkan produk dan jasa keuangan murah dan terjangkau masyarakat luas.

OJK juga merasa perlu untuk menggalakkan edukasi produk-produk keuangan syariah yang kini semakin digemari segala kalangan. “Program edukasi menyentuh seluruh sektor keuangan, termasuk syariah dengan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!). Sejalan dengan itu, peningkatan pemahaman syariah, OJK punya kesempatan untuk bangun sinergi luas, supaya syariah berkembang. Ini adalah faktor penting sektor keuangan nasional,” ujar Muliaman, Selasa (19/11).

Program peningkatan literasi keuangan ini didukung oleh setidaknya 2.600 lembaga jasa keuangan, terang Muliaman. Diharapkan program ini juga akan membuka kesadaran masyarakat untuk mengelolah aset dengan lebih baik, berinvestasi yang benar dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.