IMIP Morowali: Hilirisasi yang Bekerja, Tantangan yang Harus Terus Dijaga Bersama

Selama hampir satu dekade terakhir, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kerap menjadi pusat perdebatan publik. Di satu sisi, ia dipuji sebagai simbol keberhasilan hilirisasi mineral. Di sisi lain, ia dikritik karena dampak sosial dan lingkungan yang melekat pada industri ekstraktif berskala besar. Namun, di tengah tarik-menarik opini tersebut, apakah IMIP membawa manfaat nyata dan bagaimana manfaat itu dikelola agar berkelanjutan, adil, dan tidak meninggalkan beban ekologis bagi generasi berikutnya.

Kontribusi Nyata bagi Negara: Dari Retorika ke Realisasi

Kebijakan hilirisasi mineral yang selama bertahun-tahun hanya menjadi jargon, menemukan bentuk konkretnya di Morowali. Hingga 2020, nilai investasi di kawasan IMIP telah menembus US$10,2 miliar, dan dalam periode 2015–2020, setoran pajak dan royalti melonjak dari sekitar Rp306 miliar menjadi Rp5,38 triliun. Angka ini terus meningkat seiring ekspansi kawasan dan naiknya kapasitas produksi.

Lebih penting dari nominal fiskal, IMIP menggeser posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Dari eksportir bijih mentah, Indonesia kini menjadi produsen stainless steel dan bahan baku baterai kendaraan listrik yang diperhitungkan dunia. Pemerintah menyebut kawasan ini sebagai salah satu etalase industri Indonesia di tingkat global, sekaligus tulang punggung pertumbuhan industri pengolahan nasional.

Ekonomi Lokal yang Bergerak Nyata, Bukan Efek Tetesan Semu

Dampak IMIP paling kasatmata justru terlihat di tingkat lokal. Kecamatan Bahodopi yang dahulu identik dengan wilayah terpencil dan minim infrastrukturm kini berubah menjadi pusat ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

Data menunjukkan perputaran uang di Bahodopi mencapai sekitar Rp499 miliar per bulan, ditopang oleh konsumsi lebih dari 86 ribu karyawan IMIP. Rata-rata pengeluaran bulanan warga mencapai Rp5,75 juta, dan sebagian besar dibelanjakan di kios, pertamini, warung, rumah makan, jasa transportasi, pangkas rambut – salon, serta kontrakan lokal.

Ini bukan ekonomi enclave yang tertutup. Justru sebaliknya, pola konsumsi karyawan telah membentuk ekosistem UMKM yang hidup dan saling bergantung, dari usaha mikro hingga unit usaha dengan omzet miliaran rupiah per tahun. Fakta ini menepis anggapan bahwa kawasan industri besar hanya berdampak di dalam pagar pabrik, tanpa menyentuh denyut ekonomi masyarakat sekitar.

Investasi SDM: Hilirisasi Manusia, Bukan Sekadar Mineral

Salah satu kritik utama terhadap industri ekstraktif adalah minimnya transfer pengetahuan dan ketergantungan jangka panjang pada tenaga kerja asing. IMIP mencoba menjawab tantangan ini melalui investasi sistematis pada sumber daya manusia.

Hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja Indonesia di kawasan IMIP mencapai lebih dari 85 ribu orang, didukung berbagai program alih keahlian, pembinaan Cadangan Keahlian (CK), serta skema mentor–murid antara tenaga kerja asing dan lokal. Program ini dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional hari ini, tetapi untuk melokalisasi posisi teknis dan manajerial secara bertahap.

Di luar kawasan industri, IMIP juga terlibat dalam penguatan pendidikan vokasi melalui Politeknik Industri Logam Morowali, program kelas hilirisasi di universitas, serta beasiswa tanpa ikatan kerja. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa hilirisasi sejati bukan hanya soal mesin dan smelter, melainkan tentang menyiapkan manusia Indonesia agar mampu mengelola industrinya sendiri.

Lingkungan: Dari Kritik Publik ke Upaya Koreksi Nyata

Tak adil membahas IMIP tanpa menyinggung isu lingkungan. Industrialisasi berskala besar memang membawa risiko ekologis, dan Morowali tidak lepas dari sorotan terkait kualitas udara, air, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir dan darat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, IMIP mulai menunjukkan arah koreksi yang lebih konkret, meski belum tanpa kekurangan. Salah satu langkah signifikan adalah pemanfaatan PLTU gas buang oleh tenant di kawasan, yang mampu menghemat sekitar 980 ribu ton batu bara per tahun dan menurunkan emisi CO₂ hingga sekitar 2,4 juta ton per tahun. Pemantauan emisi dilakukan melalui sistem Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang terhubung dengan otoritas lingkungan.

Selain itu, IMIP menjalankan berbagai upaya pengendalian lingkungan lain, antara lain:

• Rehabilitasi lahan dan penghijauan, termasuk pembangunan sabuk hijau dan penanaman mangrove di wilayah pesisir untuk memperkuat perlindungan ekosistem pantai.
• Pengelolaan limbah industri, dengan pemanfaatan slag dan FABA sebagai bahan baku material konstruksi, serta pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perizinan.
• Pengelolaan sampah domestik dan komunitas, melalui bank sampah, pengolahan sampah organik, hingga dukungan fasilitas pengolahan residu bagi pemerintah daerah.
• Transisi energi bertahap, seperti penggunaan kendaraan listrik internal kawasan dan pengembangan energi seperti tenaga surya dan gas dalam skala terbatas sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

Upaya-upaya ini tidak menghapus seluruh persoalan lingkungan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kritik publik, pengawasan pemerintah, dan tekanan regulasi mulai direspons dengan investasi nyata, bukan sekadar retorika keberlanjutan.

Cermin Masa Depan Industrialisasi Indonesia

IMIP bukan proyek tanpa cacat. Namun ia memberikan pelajaran penting: industrialisasi berbasis sumber daya alam bisa memberi manfaat luas jika dikelola secara terintegrasi—antara negara, industri, masyarakat, dan lingkungan.

Ke depan, isu lingkungan tidak boleh diposisikan sebagai beban sepihak bagi industri semata. PT IMIP, pemerintah, dan masyarakat harus memikul tanggung jawab bersama: perusahaan memastikan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah menjalankan pengawasan yang tegas dan konsisten, sementara masyarakat dilibatkan secara aktif dan kritis dalam pengawasan sosial.

Morowali hari ini adalah gambaran Indonesia yang sedang belajar naik kelas. Jika pelajaran dari IMIP direplikasi dengan tata kelola yang lebih matang dan sensitif terhadap lingkungan, maka hilirisasi tidak berhenti sebagai proyek ekonomi, melainkan tumbuh menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dan di situlah IMIP seharusnya ditempatkan: bukan sebagai proyek yang dipuja tanpa kritik, tetapi sebagai laboratorium nyata pembangunan industri Indonesia abad ke-21 — dimana keberhasilan dan kekurangan menjadi bahan pembelajaran dan tanggung-jawab bersama. (AL)